Pengertian, Konsep, Prinsip, Sejarah, Faktor dan Contoh
Pengertian Good Corporate
Governance (GCG)
Beberapa
negara mendefinisikan dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit
perbedaan istilah. Kelompok negara maju (OECD), mendefinisikan GCG sebagai
cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholdernya.
Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan,
dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders
lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan
keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency, responsibility, accountability,
dan tentu saja fairness.
Sementara
itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai
utama yaitu: Accountability, Transparency, Predictability
dan Participation. Pengertian lain datang dari Finance Committee on
Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu
proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola
bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan
akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham
dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder
lainnya.
Di
Indonesia secara harfiah, governance kerap diterjemahkan sebagai
“pengaturan.” Adapun dalam konteks GCG, governance sering juga disebut
“tata pamong” atau “penadbiran” dari bahasa Melayu. Namun tampaknya secara umum
di kalangan pebisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan, meskipun
masih rancu dengan terminologi manajemen.
Dari
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan:
- Suatu
struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris,
Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya.
- Suatu sistem pengecekan dan
perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi
munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset
perusahaan.
- Suatu proses yang transparan atas
penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.
Konsep Good Corporate Governance
(GCG)
Di
Indonesia konsep GCG dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang
baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak
pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat
waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure)
secara akurat, tepat waktu dan trasnparan terhadap semua informasi kinerja
perusahaan, kepemilikann dan stakeholder.
Pinsip-Prinsip
Good Corporate Governance (GCG)
- Transparansi (Transparency), yaitu
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- Kemandirian
(Independecy), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.
- Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- Kewajaran
(Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak
stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang
berlaku.
Sejarah
Good Corporate Governance (GCG)
Timbulnya berbagai skandal besar
yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada
tahun 1980an berupa berkembangnya budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan
secara agresif lebih menyadarkan orang akan perlunya sistem tata-kelola ini.
Bagaimanapun juga dalam suatu perusahaan selalu saja terjadi pertarungan antara
kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, dan inilah sentral dari
pengaturan yang menjadi obyek corporate governance. Suatu lembaga itu tidak
mempunyai jiwa, sedangkan yang mempunyai adalah orang-orang yang bekerja di
dalamnya, yang dipengaruhi oleh interaksi dalam mengejar kepentingan pribadi dan
kepentingan bersama.
Selalu ada potensi konflik antara
pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham majoritas dan
minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai
pelanggaran lindungan lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara
perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun
pemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakan
bahan kritikan.
Pada tahun 1992 misalnya masyarakat
industri otomotif Jepang mengkritik industri otomotif Amerika Serikat yang
memberikan gaji terlalu tinggi pada para eksekutifnya. Bahkan ketika resesi
pada tahun 1989, gaji mereka terus meningkat sebesar rata-rata 6,7% sedangkan
nilai pemegang saham pada waktu yang sama merosot sebesar 9%. Untuk itu
diperlukan suatu tata-kelola perusahaan yang jelas dan bertanggung jawab.
Tadinya faham corporate governance
hanya berkembang di negara-negara berbahasa Inggris seperti Inggris dan
Amerika, tetapi segera pula berkembang di negara-negara lain.
Dalam corporate governance selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah
aturan atau sistem tata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis ?
Apakah aturan dan sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan
konsisten atau tidak ? Kedua hal tersebutlah yang menentukan apakah sudah ada
good corporate governance dalam suatu perusahaan.
Dewasa ini, corporate governance sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku
bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital serta sudah
merupakan tuntutan masyarakat. Setiap tindakan memerlukan pertanggungjawaban,
baik itu tindakan bisnis, tindakan dalam dunia olah raga dan sebagainya, bahkan
juga tindakan dalam perang. Bagi Indonesia, good corporate governance dewasa
ini merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh IMF yang harus
diusahakan oleh Pemerintah Indonesia.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
Keberhasilan
penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang
memegang peranan, faktor eksternal dan internal.
Faktor
Eksternal
Yang dimaksud
faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang
sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, di antaranya:
- Terdapatnya
sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang
konsisten dan efektif.
- Dukungan
pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat
pula melaksanakan Good Governance dan
Clean Government menuju Good Government Governance yang
sebenarnya.
- Terdapatnya
contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best
practices) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yangefektif dan
profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark
(acuan).
- Terbangunnya
sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini
penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai
kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara
sukarela.
- Hal lain yang
tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama
di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan
publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas
pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan
lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam
implementasi GCG.
Faktor Internal
Maksud faktor
internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal
dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:
- Terdapatnya
budaya perusahaan (corporate culture)
yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di
perusahaan.
- Berbagai
peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan
nilai-nilai GCG.
- Manajemen
pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- Terdapatnya
sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari
setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- Adanya
keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah
manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan
mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu
ke waktu.
Self Assessment Good Corporate
Governance Perbankan
Dasar Aturan
Penilaian sendiri atas pelaksanaan
GCG bagi perbankan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- PBI
No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan
GCG bagi Bank Umum
- SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, tentang
Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum
- SE
BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum
Periode Penilaian
Bank wajib melakukan
penilaian sendiri (self
assessment) atas Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan
Risiko (RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi yang
dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan
Juni dan Desember sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Parameter Penilaian
Bank harus melakukan penilaian
sendiri (self assessment)
secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas)
Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:
- Pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Pelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan;
- Penerapan fungsi audit intern;
- Penerapan fungsi audit ekstern;
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian
intern;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana
besar (large exposures);
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- Rencana
strategis Bank.
Berdasarkan
ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan
menggunakan pendekatan risiko (RBBR), penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang
berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam
suatu governance
system
yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome.
Definisi Peringkat
Peringkat
faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat
2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat
faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.
Peringkat 1
Mencerminkan
Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum sangat
baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas
prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam
penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan
tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen
Bank.
Peringkat 2
Mencerminkan
Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang
secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas
prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan
prinsip Good
Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang
signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Peringkat 3
Mencerminkan
Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang
secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup
memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila
terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara
umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup
dari manajemen Bank.
Peringkat 4
Mencerminkan
Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum kurang
baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip
Good Corporate
Governance. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance,
maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang
menyeluruh oleh manajemen Bank.
Peringkat 5
Mencerminkan
Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance
yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak
memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kelemahan dalam penerapan
prinsip Good
Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut
sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.
Contoh Perusahaan Good Corporate
Governance (GCG)
Bank OCBC NISP
Dikenal
sebelumnya dengan nama Bank NISP, kini Bank OCBC NISP memiliki reputasi baik di
industri perbankan dengan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tak lepas dari
upaya perusahaan yang sejak tahun 2012 menyesuaikan budaya perusahaan dengan
kondisi terkini sekaligus mengantisipasi masa depan melalui ONe PIC.
ONe
PIC menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam berperilaku dan bekerja. ONe
PIC yang merupakan singkatan dari OCBC NISP One, Professionalism,
Integrity, dan Customer Focus, diterapkan
untuk menjaga konsistensi pada stakeholder dan shareholder. Bank OCBC NISP juga
berhasil meraih kategori tertinggi “Perusahaan Sangat Terpercaya” selama 6
tahun berturut-turut dalam CGPI Award (Corporate Governance Perception Index Award).
Menurut
Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk., Parwati Surjaudaja, pertumbuhan aset
OCBC NISP relatif tumbuh di atas industri perbankan lainnya. Dalam 5 tahun
terakhir aset CAGR (Compound Annual Growth Rate) sebesar 18% dibandingkan yang
lain hanya sebesar 13%. “Upaya melakukan pertumbuhan bisnis senantiasa
dilakukan, namun perusahaan juga harus memastikan dapat menyongsong era baru
digitalisasi dan trasnparansi,” ujarnya.
Implementasi
GCG Bank OCBC NISP didasarkan pada 3 aspek yaitu Governance Structure & Infrastructure,
Governance Process, dan Governance Outcome. Baginya, terkait change management dalam kerangka
GCG, bank ini membagi dalam 3 hal yakni pertama, mengkondisikan iklim
perubahan dalam perusahaan (creating climate of change), kedua change management process,
dan ketiga change
sustainability. “Perubahan perusahaan dijalankan dengan mengacu
pada visi perusahaan untuk menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang
diakui kepeduliannya dan terpercaya,” ungkapnya.
Inisiatif
perubahan dapat dipicu oleh feedback pelanggan, strategi perusahaan,
arahan manajemen, regulasi, kondisi pasar dan industri serta teknologi.
Faktor-faktor tersebut diidentifikasi dalam sebuah meeting yang akan
menghasilkan output berupa roadmap dan inisiatif eksekusi. “Milestones transformasi
OCBC NISP dimulai sejak tahun 2002 dengan melakukan optimalisasi kantor cabang
dan kantor pusat dengan melakukan sentralisasi sistem teknologi di kantor
pusat, sementara kantor cabang hanya fokus pada business activity,”
jelasnya.
Di
tahun 2004, OCBC NISP melakukan perubahan budaya N-I-S-P Culture dan
tahun 2008 perusahaan menjalankan program Kepompong yakni penyelarasan struktur
bisnis dengan berdasarkan segmentasi, produk dan geografisnya. Banyak
perubahan yang dilakuka oleh OBC NISP seiiring dengan perkembangan zaman.
Transformation 1.0 di tahun 2005 melalui program “Our Branch Our Store”
menciptakan leader
di masing-masing cabang. Transformasi ini akhirnya dilanjutkan di tahun 2017
melalui Transformation 2.0.
Tahapan
change
management di perusahaan, OCBC NISP melakukan untuk menjaga customer
satisfaction, company competitiveness, dan profitabilty. Upaya
melanjutkan Transformation 2.0, dipicu oleh disrupsi
teknologi digital, tingkat suku bunga yang rendah serta semakin transparannya
keuangan dunia. Change
management dilakukan secara berkala tidak hanya agar survive dalam
bisnis, tetapi untuk berkembang lebih baik lagi. “Saat ini kami sedang
menjalankan Transformation
2.0 untuk menjaga sustainable
business growth OCBC NISP dengan 8 working streams yakni network, branding,
service, integrated customer touchpoint, IT, operational, analytics, dan human capital,” ungkap Parwati.
Pada
change management
dalam kerangka GCG memiliki proses yaitu alignment fungsi dengan
menyediakan training, mengatur KPI, dan performance management.
Perusahaan juga melakukan empowerment dengan cara memberikan wewenang sesuai
dengan responsibilitas dan akuntabilitas. OCBC NISP sekaligus menjalankan suatu
Quick Win
sebagai pilot
project sebelum dieskalasi dalam skala besar atau bankwide.
Tahap berikutnya adalah follow-up untuk
mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Seperti di proyek sebelumnya, OBC NISP
menghadirkan lokal CEO di setiap cabang untuk memiliki wewenang dengan struktur
dan proses bisnis baru.
Proses
selanjutnya adalah change sustainability yaitu berupa regular
monitoring dan internalize change. “Regular monitoring dilakukan perusahaan
dengan terus memantau hasil dari perubahan tersebut dan memberikan reward sesuai
dengan prinsip fairness. Sedangkan internalize change untuk mengubah
budaya kerja dengan memastikan behavior karyawan yang selaras denagn
perusahaan,” ujarnya.
Upaya
ini berhasil membawa OCBC NISP mencetak pertumbuhan dua digit di setiap
tahunnya. Kuartal III-201, OCBC NISP berhasil mencatatkan laba bersih sebesar
Rp1,7 triliun atau tumbuh 23% secara tahunan (YoY) dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya Rp1,4 triliun. Perseroan juga berhasil meningkatkan aset
16% (YoY) menjadi Rp149,8 triliun dari Rp129,5 triliun. Sedangkan untuk
komposisi kredit yang disalurkan untuk modal kerja mencapai 45%, investasi 41%
dan konsumer 14%.
Kenaikan
total aset perusahaan didorong oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 20%
dari Rp95,4 triliun menjadi Rp114,8 triliun. Untuk pertumbuhan kredit (gross)
sebesar 17% (yoy) menjadi Rp103,3 triliun dari Rp88,1 triliun pada periode yang
sama tahun 2016. Saat ini coverage jaringan OCBC NISP meliputi 337
kantor dan 754 ATM serta sekaligus terhubung dengan lebih dari 900 jaringan ATM
OCBC Group di Singapura dan Malaysia.
Referensi